BANDUNG — Jalan-jalan baru mungkin mempercepat perjalanan, jembatan-jembatan baru mungkin menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Namun, tanpa budaya membaca dan akses terhadap ilmu pengetahuan, pembangunan akan kehilangan arah. Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit disaring, literasi justru menjadi fondasi yang tak boleh diabaikan.
Pesan itulah yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, bersama aktivis literasi, pegiat perpustakaan, organisasi kepemudaan, guru, dan komunitas pendidikan di Aula SD Assalam, Jalan Sasak Gantung, Kota Bandung, Kamis, 30 Juli 2026.
Berbeda dengan forum seremonial, pertemuan itu berlangsung hangat. Para peserta tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga berbagi pengalaman tentang menurunnya minat baca di kalangan generasi muda, semakin sepinya perpustakaan komunitas, hingga tantangan membangun budaya literasi di tengah dominasi media sosial dan konten digital yang serba instan.
Habib mendengarkan satu per satu cerita yang disampaikan peserta. Baginya, persoalan literasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah perpustakaan yang berdiri atau banyaknya buku yang dicetak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki ruang untuk membaca, berdiskusi, berpikir kritis, dan menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu, pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari capaian infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, sekolah, dan gedung memang penting, tetapi semuanya akan kehilangan makna apabila tidak diiringi dengan pembangunan kualitas manusia.
“Membangun bangsa tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik. Kita juga harus membangun infrastruktur pengetahuan. Literasi adalah fondasi yang menentukan apakah pembangunan itu akan menghasilkan masyarakat yang maju, kritis, dan berdaya saing,” ujar Habib.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anggaran sektor literasi, khususnya Perpustakaan Nasional, agar berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan. Penguatan perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas, distribusi buku, hingga pelatihan literasi bagi generasi muda, menurutnya, merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi menentukan masa depan bangsa.
“Adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpustakaan Nasional. Anggaran literasi bukan sekadar belanja negara, melainkan investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah aktivis literasi mengungkapkan bahwa Kota Bandung memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan. Namun, mereka menilai budaya membaca masih memerlukan penguatan yang serius. Perpustakaan sekolah dan komunitas masih membutuhkan dukungan koleksi, program yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar mampu menjadi ruang belajar yang hidup bagi masyarakat.
Habib sepakat bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi semata-mata menyediakan informasi, melainkan membangun kebiasaan membaca dan kemampuan masyarakat memilah informasi yang benar di tengah banjir konten digital.
“Di era ketika informasi datang tanpa henti, literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Tanpa itu, masyarakat akan mudah terjebak dalam disinformasi dan kehilangan daya kritis,” ujarnya.
Ia mengajak pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, organisasi kepemudaan, dunia usaha, hingga keluarga untuk menjadikan gerakan literasi sebagai agenda bersama. Menurutnya, membangun budaya membaca tidak bisa dibebankan kepada satu institusi, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa. Republik ini harus dibangun bukan hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-citanya,” kata Habib.
Menutup dialog, Habib menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan para aktivis literasi akan menjadi bagian dari tugasnya sebagai anggota DPR RI, baik dalam fungsi pengawasan maupun pembahasan anggaran. Baginya, memperjuangkan literasi bukan hanya soal memperbanyak buku atau membangun perpustakaan, melainkan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpikir, dan mengubah masa depannya melalui pengetahuan.
“Bagi saya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, tetapi bangsa yang berhasil menumbuhkan generasi yang gemar membaca, mencintai ilmu pengetahuan, dan mampu melahirkan gagasan-gagasan besar untuk masa depan Indonesia,” tutup Habib.
