BANDUNG — Keamanan malam Kota Bandung kembali dipertanyakan. Sekelompok pemuda yang diduga membawa senjata tajam diamankan di sekitar sekretariat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Bandung pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026. Peristiwa itu terjadi ketika anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) bersama petugas keamanan lingkungan sedang menjalankan piket.
Kejadian tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di kawasan pusat kota, bukan di wilayah yang jauh dari aktivitas pemerintahan dan fasilitas publik. Bagi GP Ansor Bandung, peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan keamanan malam tidak cukup dijawab dengan penindakan setelah gangguan terjadi.
Ketua PC GP Ansor Kota Bandung, Irwan Khadapi, mempertanyakan efektivitas upaya pencegahan kriminalitas jalanan di Kota Bandung. Ia menilai patroli dan pemetaan kawasan rawan perlu diperkuat agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum terjadi.
“Kami sangat menyayangkan aksi kriminalitas seperti ini masih terjadi. Apalagi kejadiannya tepat di depan Kantor Sekretariat PC GP Ansor Kota Bandung yang berada di tengah pusat kota,” kata Irwan.
Menurut Irwan, keamanan kota semestinya tidak hanya diukur dari kemampuan aparat menangani kejadian setelah muncul. Kehadiran aparat di ruang publik, terutama pada malam hari, menurut dia, menjadi bagian penting dari pencegahan.
Ia mendorong kepolisian dan Pemerintah Kota Bandung menyusun pola pengamanan yang lebih terukur, termasuk memetakan lokasi yang rawan kriminalitas jalanan dan memperkuat patroli pada jam-jam tertentu.
Sorotan GP Ansor juga diarahkan pada komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah maupun kepolisian. Irwan mengatakan PC GP Ansor Bandung telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kapolrestabes Bandung yang baru sekitar dua bulan lalu. Namun, hingga kini surat tersebut, menurut dia, belum mendapatkan tanggapan.
“Kami sudah mengirimkan surat silaturahmi dan permohonan audiensi kepada Kapolrestabes Kota Bandung yang baru. Sampai hari ini belum ada balasan maupun tanggapan,” ujar Irwan.
Menurut Irwan, komunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung juga belum berjalan seperti yang diharapkan. PC GP Ansor disebut telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Wali Kota Bandung Farhan. Surat pertama dikirim pada 2025 dan kembali disampaikan pada awal 2026.
Bagi GP Ansor, lambannya komunikasi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Organisasi masyarakat yang berada langsung di tengah lingkungan warga, kata Irwan, memiliki informasi mengenai kondisi keamanan di tingkat bawah yang dapat digunakan pemerintah dan aparat sebagai bahan pemetaan.
Ia meminta Pemerintah Kota Bandung dan kepolisian tidak menunggu munculnya kejadian serupa untuk memperkuat pengamanan.
“Keamanan jangan hanya hadir ketika sudah ada kejadian. Harus ada langkah pencegahan dan komunikasi yang berjalan sebelum persoalan muncul,” kata Irwan.
GP Ansor juga meminta peningkatan patroli malam di kawasan yang dinilai rawan. Patroli, menurut organisasi tersebut, perlu disertai koordinasi dengan unsur kewilayahan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.
Persoalan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap pola pengamanan ruang publik Kota Bandung. Ketika warga atau organisasi masyarakat justru menemukan sendiri potensi gangguan keamanan di lingkungannya, muncul pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem deteksi dini dan patroli yang selama ini berjalan.
Namun, Irwan menegaskan GP Ansor tidak ingin mengambil alih tugas aparat keamanan. Organisasi tersebut menyatakan siap menjadi mitra kepolisian dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas lingkungan.
“Kami berharap ada ruang komunikasi yang lebih terbuka. Masyarakat dan organisasi kepemudaan juga bisa menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan,” ujar Irwan.
Peristiwa Sabtu malam itu menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Bandung dan kepolisian. Keamanan kota bukan hanya persoalan menangkap pelaku ketika gangguan terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan warga merasa aman ketika menggunakan ruang publik, termasuk pada malam hari.
Karena itu, penguatan patroli, pemetaan titik rawan, kecepatan respons, dan keterbukaan komunikasi dengan masyarakat menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Jika keamanan hanya bergerak setelah kejadian, pemerintah dan aparat akan terus berada satu langkah di belakang persoalan kriminalitas jalanan.
M. Iqbal
