BANDUNG — Kesempatan bersekolah tidak semestinya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Namun, bagi sebagian masyarakat, biaya pendidikan masih menjadi persoalan ketika kebutuhan sekolah tidak berhenti pada uang pendidikan, melainkan juga buku, seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya.
Persoalan tersebut mengemuka dalam agenda reses Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, bersama masyarakat di RW 04, Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam kegiatan bertema “Sekolah untuk Semua, Kesempatan untuk Semua: Penguatan Bantuan Pendidikan Nasional”, Habib berdialog dengan warga, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemuda. Forum berlangsung komunikatif. Warga menyampaikan pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus persoalan ketika mengakses berbagai program bantuan sekolah.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum meratanya informasi mengenai bantuan pendidikan. Sebagian masyarakat mengetahui adanya program bantuan, tetapi tidak memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, maupun ke mana harus menyampaikan permohonan.
Habib menilai persoalan akses tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, bantuan pendidikan tidak cukup hanya disediakan melalui kebijakan dan anggaran. Negara juga harus memastikan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
“Jangan sampai kita mengatakan pendidikan untuk semua, tetapi ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan justru berhadapan dengan prosedur yang panjang dan informasi yang tidak jelas. Kalau memang anak itu berhak dibantu, negara harus mempermudah jalannya,” ujar Habib.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu mendorong pemerintah menyederhanakan mekanisme pengajuan bantuan pendidikan. Informasi mengenai program, persyaratan, dan tahapan pengajuan, menurutnya, harus disampaikan melalui saluran yang mudah dijangkau masyarakat.
Ia juga meminta pembaruan data penerima bantuan dilakukan secara berkala. Kondisi ekonomi keluarga tidak selalu tetap sehingga data yang tidak diperbarui dapat membuat bantuan tidak tepat sasaran.
“Data harus mengikuti kondisi masyarakat. Jangan sampai keluarga yang sedang mengalami kesulitan tidak masuk penerima hanya karena data yang digunakan sudah tidak menggambarkan keadaan mereka sekarang,” katanya.
Dalam forum tersebut, Habib juga menyoroti pentingnya memperluas bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak hanya mampu bertahan di sekolah, tetapi juga memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan. Ketika seorang anak dapat terus bersekolah, peluang keluarga untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya menjadi lebih besar.
“Membantu pendidikan seorang anak berarti membuka pintu masa depan bagi satu keluarga. Karena itu, bantuan pendidikan bukan sekadar pengeluaran pemerintah, tetapi investasi untuk memutus kemiskinan antargenerasi,” ujar Habib.
Habib mengatakan anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di ruang pertemuan. Ia menyatakan akan membawa persoalan yang disampaikan warga Cipadung dalam fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan pendidikan di DPR RI.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program bantuan sekolah dan memahami mekanisme yang harus ditempuh sesuai ketentuan.
“Saya siap membantu masyarakat mendapatkan informasi dan akses terhadap program bantuan pendidikan yang tersedia. Tetapi dalam jangka panjang, sistemnya harus dibuat semakin sederhana sehingga masyarakat bisa mengakses haknya tanpa harus bergantung kepada siapa pun,” katanya.
Menurut Habib, keberhasilan program bantuan pendidikan tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh anak yang membutuhkan dan mampu menjaga mereka tetap berada di bangku sekolah.
“Sekolah untuk semua harus berarti kesempatan untuk semua. Jangan ada anak yang terhenti pendidikannya hanya karena persoalan ekonomi atau kesulitan mengakses bantuan. Negara harus hadir memastikan kesempatan itu tetap terbuka,” tutup Habib.
hilman pradestian
