Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Habib Syarief Muhammad, menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap postur anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) agar berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Pandangan tersebut disampaikan dalam agenda reses bersama aktivis literasi dan organisasi kepemudaan Kota Bandung yang digelar di Aula SMP Assalam, Jalan Sasak Gantung, Kota Bandung, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurutnya, penguatan budaya literasi di daerah perkotaan, khususnya Kota Bandung, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Program-program seperti pengembangan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan komunitas, distribusi buku berkualitas, hingga pelatihan literasi bagi generasi muda berpotensi melambat apabila terjadi rasionalisasi anggaran yang berlebihan.
“Adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpustakaan Nasional. Anggaran literasi bukan sekadar belanja negara, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Habib.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, para aktivis literasi menyampaikan bahwa tantangan utama di Kota Bandung bukan lagi sekadar ketersediaan informasi, melainkan bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat, memperkuat perpustakaan sekolah dan komunitas, serta memperluas ruang-ruang literasi yang mudah diakses generasi muda. Menurut mereka, upaya tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten dari pemerintah.
Habib mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kesadaran bersama bahwa perpustakaan merupakan fondasi pembangunan peradaban. Menurutnya, penguatan sektor literasi harus ditempatkan sejajar dengan pembangunan infrastruktur fisik karena keduanya sama-sama menentukan masa depan bangsa.
“Memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa kita sendiri. Republik ini harus dibangun tidak hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-citanya,” katanya.
Lebih lanjut, Habib menyoroti tantangan literasi yang dihadapi Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, menurutnya, budaya membaca harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menghasilkan pengetahuan.
Ia menilai perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas, dan ruang-ruang literasi publik perlu terus diperkuat melalui penambahan koleksi buku, inovasi program literasi, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi kepemudaan.
“Bandung memiliki modal besar sebagai kota pendidikan dan kota literasi. Namun potensi itu harus didukung oleh kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengembangan perpustakaan, peningkatan budaya baca, dan perluasan akses masyarakat terhadap bacaan berkualitas. Literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program tahunan,” tegasnya.
Habib menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan aktivis literasi dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan dalam fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran di Komisi X DPR RI. Menurutnya, pembangunan literasi harus ditempatkan sebagai investasi strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Masukan dari para pegiat literasi Kota Bandung akan saya bawa ke DPR RI sebagai bagian dari proses pengawalan kebijakan dan anggaran. Pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kuatnya infrastruktur fisik, tetapi juga oleh seberapa besar keberpihakan negara terhadap literasi dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tutup Habib.
Hilman Pradestian
