BANDUNG — Akses terhadap bantuan pendidikan masih menjadi persoalan yang dirasakan sebagian keluarga. Program pemerintah boleh terus bertambah, tetapi manfaatnya akan terbatas jika masyarakat kesulitan memperoleh informasi, memahami persyaratan, atau mengikuti proses pengajuan.
Masalah itu menjadi salah satu aspirasi warga dalam agenda reses Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, di RW 07, Kelurahan Padasuka, Kota Bandung, Senin, 27 Juli 2026.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog. Habib tidak hanya memaparkan kebijakan pendidikan, tetapi mendengarkan langsung pengalaman warga mengenai kebutuhan sekolah anak, program bantuan yang diketahui masyarakat, hingga kendala ketika hendak mengakses bantuan.
Sejumlah warga menyampaikan bahwa kebutuhan pendidikan keluarga tidak berhenti pada biaya sekolah. Buku, seragam, alat belajar, transportasi, dan berbagai kebutuhan penunjang dapat menjadi beban, terutama ketika penghasilan keluarga terbatas.
Habib mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program bantuan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mudah dijangkau.
“Kita jangan membuat masyarakat berhadapan dengan prosedur yang rumit hanya untuk memperoleh bantuan pendidikan. Informasinya harus jelas, jalurnya harus diketahui, dan prosesnya harus sederhana. Yang penting, tetap tertib dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Habib.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu juga meminta pemerintah memperkuat penyampaian informasi sampai ke lingkungan masyarakat. Menurut dia, masih ada keluarga yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima tetapi tidak mengetahui program bantuan yang tersedia.
Sekolah, pemerintah kelurahan, dan pemerintah daerah, kata Habib, dapat menjadi simpul informasi yang membantu masyarakat memahami program, persyaratan, serta tahapan pengajuan.
“Jangan menunggu masyarakat mencari sendiri. Kalau negara punya program untuk membantu pendidikan, negara juga harus aktif memberi tahu masyarakat bagaimana cara mengaksesnya,” katanya.
Selain akses informasi, Habib menyoroti persoalan pendataan. Ia meminta data penerima bantuan diperbarui secara berkala agar kebijakan dapat mengikuti perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Menurutnya, keluarga yang hari ini masih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan belum tentu memiliki kondisi yang sama beberapa waktu kemudian. Sebaliknya, bantuan juga harus dievaluasi agar tetap tepat sasaran.
“Data bukan sekadar daftar nama. Data harus menggambarkan kondisi nyata masyarakat. Kalau keadaan keluarga berubah, sistem juga harus mampu merespons perubahan itu,” ujar Habib.
Dalam forum tersebut, Habib menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan memahami akses terhadap berbagai program bantuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Namun, ia menilai perbaikan sistem tetap menjadi tanggung jawab utama pemerintah.
“Saya tentu akan membantu ketika masyarakat membutuhkan informasi atau pendampingan. Tetapi jangan sampai akses bantuan bergantung pada siapa yang dikenal masyarakat. Sistemnya harus kuat sehingga setiap warga yang memenuhi syarat dapat mengakses haknya secara wajar,” katanya.
Habib menilai bantuan pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika kebutuhan dasar pendidikan dapat terbantu, anak memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Ia mengatakan aspirasi warga Padasuka akan dibawa sebagai bahan dalam fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan pendidikan di DPR RI. Menurutnya, reses menjadi penting karena kebijakan nasional harus terus diuji melalui pengalaman masyarakat di lapangan.
“Kebijakan pendidikan harus terasa sampai ke tingkat warga. Kalau masih ada keluarga yang kesulitan mengakses bantuan, kita harus berani mengatakan bahwa sistemnya belum selesai dan masih perlu diperbaiki,” ujar Habib.
Ia menegaskan bahwa pendidikan berkeadilan bukan sekadar memastikan sekolah tersedia, tetapi juga menjamin anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
“Jangan sampai kemampuan ekonomi orang tua menjadi batas bagi masa depan seorang anak. Tugas kita adalah membuka kesempatan itu selebar-lebarnya dan memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tutup Habib.
hilman pradestian
