BANDUNG — Program bantuan pendidikan tidak cukup hanya tersedia. Bagi masyarakat, persoalan yang lebih penting adalah apakah informasi mudah diperoleh, proses pengajuan dapat dipahami, dan bantuan benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan.
Persoalan itu menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, saat berdialog dengan masyarakat dalam agenda reses di RW 04, Kelurahan Isola, Kota Bandung, Ahad, 26 Juli 2026.
Dalam kegiatan bertema “Membuka Jalan Pendidikan: Sosialisasi Program Bantuan dan Pemerataan Akses Pendidikan”, Habib tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pentingnya program bantuan pendidikan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan warga. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemuda menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh jenis bantuan pendidikan yang tersedia, persyaratan penerima, hingga mekanisme pengajuannya. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat program yang sebenarnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu tidak sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran.
Habib mengatakan pemerintah harus memperlakukan kemudahan akses sebagai bagian dari keberhasilan program bantuan.
“Bantuan pendidikan jangan hanya tersedia di atas kertas. Masyarakat harus tahu programnya, tahu persyaratannya, dan tahu ke mana harus mengajukan. Jangan sampai orang yang berhak justru mundur karena prosesnya dianggap sulit,” ujar Habib.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi hingga tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat. Sekolah, menurutnya, juga dapat menjadi pintu informasi yang penting bagi orang tua untuk mengetahui berbagai program bantuan pendidikan.
Ia menilai proses pengajuan perlu dibuat sederhana tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas. Persyaratan tetap diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran, tetapi prosedur yang terlalu rumit justru dapat menjadi hambatan bagi keluarga yang membutuhkan.
“Kita membutuhkan administrasi yang tertib, tetapi jangan sampai administrasi berubah menjadi tembok. Prinsipnya sederhana: yang berhak harus mudah mendapatkan informasi dan memiliki akses yang jelas terhadap bantuan,” katanya.
Habib juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sehingga data penerima harus terus diverifikasi agar kebijakan tidak berjalan berdasarkan kondisi yang sudah tidak relevan.
Menurutnya, bantuan pendidikan juga harus dipahami secara lebih luas. Beban keluarga tidak hanya berasal dari biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan buku, seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya.
“Bagi keluarga yang ekonominya terbatas, biaya kecil sekalipun bisa menjadi persoalan besar ketika datang bersamaan. Karena itu, kita harus melihat kebutuhan pendidikan secara utuh,” ujar Habib.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Habib juga menyampaikan komitmennya untuk membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program bantuan sekolah dan memahami jalur pengajuannya sesuai ketentuan. Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan tersebut harus menjadi bagian dari sistem, bukan bergantung pada bantuan personal.
“Saya siap membantu masyarakat memahami program dan jalur yang tersedia. Tetapi ke depan, masyarakat harus bisa mengaksesnya dengan mudah tanpa harus mencari siapa yang bisa membantu. Sistemnya yang harus kita perbaiki,” katanya.
Menurut Habib, pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dari upaya memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, kata dia, harus memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya.
Ia mengatakan seluruh aspirasi warga Isola akan menjadi bahan dalam fungsi pengawasan dan perjuangan kebijakan pendidikan di DPR RI. Reses, menurutnya, bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi kesempatan untuk melihat secara langsung apakah kebijakan yang dirumuskan pemerintah sudah bekerja di tingkat warga.
aldiansyah
