Bandung — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habib Syarief Muhammad, menyoroti masifnya penetrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) di ekosistem pendidikan dasar dan menengah. Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan agar digitalisasi di ruang kelas tidak mengikis fondasi etika dan peran keteladanan guru.
Pernyataan itu disampaikan Syarief saat menggelar dialog pendidikan masa reses di hadapan ratusan guru, pengurus yayasan, serta siswa di Aula SMP Assalaam, Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.
Di hadapan para peserta, Syarief sempat melempar interaksi santai dengan menanyakan seberapa sering para siswa dan tenaga pengajar memanfaatkan perkakas digital berbasis algoritma dalam rutinitas belajar-mengajar. Respons audiens yang sebagian besar mengacungkan tangan menegaskan bahwa AI kini bukan lagi konsep futuristik, melainkan perangkat harian di bangku sekolah.
“AI bisa menjadi akselerator pengetahuan, tetapi juga ancaman serius jika kita kehilangan kompas moral,” ujar Syarief di mimbar aula.
Menurut legislator daerah pemilihan Jawa Barat ini, perdebatan seputar AI di ruang kelas kerap terjebak pada persoalan kepraktisan kognitif dan efisiensi semata. Padahal, esensi pendidikan berakar pada pembentukan karakter. Mengutip kaidah al-adab qabla al-‘ilm—adab mendahului ilmu—ia menegaskan mesin komputasi secanggih apa pun tidak memiliki dimensi afektif maupun nurani.
“AI sanggup merangkum ratusan bab buku atau mengurai rumus rumit dalam hitungan detik. Tetapi AI tidak punya rasa malu, kejujuran, dan empati. Jika ruang kelas kita hanya melatih cara menyalin jawaban cepat, kita sedang memproduksi generasi yang mekanis dan miskin integritas,” kata dia.
Syarief menggarisbawahi posisi guru sebagai figur sentral yang tak tergantikan oleh perangkat lunak. Menurutnya, teknologi dapat mentransfer informasi dan data, namun keteladanan moral (uswah hasanah) dan ikatan emosional hanya bisa lahir dari interaksi manusiawi antara pendidik dan murid.
Selain persoalan etik, Syarief turut menyoroti celah keadilan digital (digital divide). Ia mendesak pemerintah agar akselerasi teknologi pendidikan tidak menjadi privilese sekolah-sekolah berbiaya tinggi di pusat kota metropolitan. Fasilitas penunjang, konektivitas internet, hingga program pelatihan literasi AI harus menjangkau madrasah, pesantren, serta sekolah swasta di kawasan pinggiran secara proporsional.
Di Senayan, kata Syarief, parlemen akan terus mendorong kementerian terkait untuk menyusun peta jalan regulasi serta panduan etik integrasi AI di sekolah. Pedoman tersebut dinilai krusial agar tenaga pengajar tidak dibiarkan menghadapi lompatan teknologi tanpa perlindungan kurikulum dan pelatihan peningkatan kapasitas (upskilling).
“Jangan bebani guru sendirian menghadapi generasi yang lahir bersama algoritma. AI semestinya diarahkan untuk memangkas beban administratif guru yang menumpuk, sehingga para pendidik memiliki lebih banyak ruang untuk merawat akhlak dan menggali keunikan tiap anak,” tuturnya menutup kunjungan kerja reses tersebut.
M. Hilman Pradestian
