BANDUNG — Bantuan pendidikan tidak boleh berhenti pada tersedianya anggaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah memastikan masyarakat mudah mengaksesnya. Prosedur yang rumit, informasi yang tidak merata, dan persyaratan administratif yang berbelit dapat membuat keluarga yang berhak justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Hal itu menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, dalam agenda reses di RW 06, Kelurahan Binong, Kota Bandung, Kamis, 23 Juli 2026. Dalam dialog bersama warga, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemuda, persoalan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu aspirasi utama.
Habib menilai pemerintah perlu memangkas kerumitan birokrasi dalam pengajuan bantuan pendidikan. Menurutnya, negara tidak boleh membuat masyarakat harus melewati prosedur panjang hanya untuk mendapatkan hak pendidikan.
“Jangan sampai bantuan pendidikan tersedia, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mengaksesnya. Prosesnya harus sederhana, informasinya terbuka, dan persyaratannya mudah dipahami masyarakat,” ujar Habib.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu juga meminta pendataan penerima bantuan terus diperbarui. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah, sehingga data yang tidak adaptif berisiko membuat bantuan salah sasaran.
Menurut Habib, bantuan pendidikan harus mencakup kebutuhan nyata peserta didik, bukan sekadar biaya sekolah. Buku, seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya juga dapat menjadi beban keluarga berpenghasilan rendah.
“Kita tidak boleh membiarkan seorang anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena keluarganya tidak mampu atau tidak tahu bagaimana memperoleh bantuan. Pendidikan adalah hak, dan negara harus memastikan akses terhadap hak itu tidak dipersulit,” katanya.
Ia menegaskan aspirasi warga Binong akan dibawa sebagai bahan pengawasan dan pembahasan kebijakan pendidikan di DPR RI. Bagi Habib, keberhasilan program bantuan bukan diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa mudah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkannya.
muhammad iqbal
